Revisi UU ITE Pidana Tentang "Cyber Bullying"

Supriyadi Widodo Eddyono, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). (Foto: detik.com)
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Instittute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono menyayangkan ide Pemerintah dan DPR menubuhkan hal cyber bullying atau peraturan
di dunia maya.

Aturan terselip dicantumkan bagi draf revisi hukum No. 11 thn 2008 mengenai berita dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

Menurut Supriyadi, ketetapan berkaitan cyber bullying yg bakal masuk di hal 29 UU UTE berpotensi memunculkan kriminalisasi.

Dia pun berpendapat tak seluruhnya keluhan yg ada di dunia virtual dapat dikerjakan lewat aplikasi ketetapan pidana.

"ICJR memandang bahwa dengan cara global revisi ini saja belum mengerjakan perkara bab 27 ayat (3) ttg hina di dunia virtual, namun pemerintah dan panja remunerasi I DPR malah lebihlebih melanjutkan keluhan yg lebih abnormal terus dekat UU ITE," tutur Supriyadi lewat evaluasi terdaftar, Sabtu (24/9/2016).

Supriyadi mengakui, tidak sedikit perkara di dunia virtual terkait perundungan. Namun perumusan bab 29 di revisi UU ITE makin dapat jadi persoalan serius.

Supriyadi memaparkan, tidak sedikit lihai pidana merebut kesusahan pada merumuskan pandangan perundungan.

Bahkan hingga ketika ini Indonesia belum mempunyai defenisi undang-undang yg baku tentang perundungan di dunia berupa. Anehnya, kata ia, revisi UU ITE malah mendera menuturkan pendapat perundungan di dunia maya.

Tidak adanya defenisi baku perundungan, dikhawatirkan rumusan yg dapat dimanfaatkan dekat UU ITE berkedudukan lentur dan tidak sedikit memunculkan penafsiran.

Dengan keadaan begitu, kata Supriyadi, tindak pidana ini berpotensi akbar disalahgunakan dekat penegakannya.

"Dengan begitu sehingga terbukalah celah pemberangusan kebebasan cetusan di dunia virtual. dgn masukknya tindak pidana baru ini disertai ketetapan pekerjaan 27 ayat (3) berkaitan defamasi dunia virtual ini sehingga jelaslah bahwa Revisi UU ITE ke depan, berulang berpotensi meneror kebebasan pengandaian di Indonesia," kata Supriyadi.

Pasal 29 UU ITE dinilai sudah memuat ketetapan mengenai pengiriman peninggalan elektronik berisi peringatan� atau cara ”menakut-nakuti”.

Yakni tiap-tiap jalma dgn sengaja dan tidak dengan kuasa mengirimkan kabar Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yg berisi tuntutan kekejaman atau menakut-nakuti yg ditujukan dengan cara pribadi.

Ancaman putusan atas pelanggaran kesibukan itu yaitu keputusan pidana penjara paling lawas 12 (dua belas) th dan/atau denda paling tidak sedikit Rp.2.000.000.000,00 bab( 45 ayat 3).

Aksi menggaduhkan atau merundung di dunia virtual (cyber bullying) ini dapat di sisipkan di bab 29 tercantum.
Revisi UU ITE Pidana Tentang "Cyber Bullying" Revisi UU ITE Pidana Tentang "Cyber Bullying" Reviewed by Fossil Ampunku on 18.51 Rating: 5

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.